Hal ini disampaikan melalui pernyataan pers yang ditandatangani oleh ketua LHKP Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, MA., Ketua MHH Dr. TRISNO RAHARJO, SH, M.Hum serta ketua PP Muhammadiyah yang membidangi Hukum, HAM, dan Hikmah, Dr. H. M. Busyro Muqoddas, S.H., M.Hum. pada Rabu (13/9)

Dalam rilisan tersebut, LHKP dan MHH menilai pola pelaksanaan kebijakan yang tanpa konsultasi dan menggunakan kekuatan kepolisian dan TNI secara berlebihan bahkan terlihat brutal, pada 7 September 2023, sangat memalukan. Pemerintah terlihat ambisius membangun proyek bisnis dengan cara mengusir masyarakat yang telah lama hidup di Pulau Rempang, jauh sebelum Indonesia didirikan.

Acara pengajian disampaikan oleh Hj. Eny Harjanti kemudian dilanjutkan dengan serah terima wakaf yang dilakukan oleh wakif Ibu Dra. Hj. Munawwaroh yang mewakafkan tanah yang dimilikinya seluas 273 M₂  yang berlokasi di Payak, Kalurahan Srimulyo, Piyungan. Prosesi serah terima disaksikan oleh Ketua Majelis Pendayagunaan Wakaf PWM DIY Dr. Jarot Wahyudi, M.A, Ketua PCM Piyungan Waston Nurhadi, S.ST. dan Majelis Pendayagunaan Wakaf PCM Piyungan dengan pengucapan ikrar wakaf dipimpin langsung oleh PPAIW KUA Kepanewon Piyungan.

Dengan cepat tanggap, Lembaga Resiliensi Bencana (LRB) Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) bersama Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah (PCIM) Kerajaan Maroko, merespon bencana alam tersebut dengan membentuk tim guna membantu masyarakat Maroko selama 14 hari masa darurat pasca-gempa. Tim ini nantinya berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Maroko dan Hilal Ahmar di Provinsi Chichaoua.

“Dalam rangka memberikan bantuan kemanusiaan yang efektif dan tepat waktu, PCIM Maroko berencana untuk mengoperasikan tim bantuan selama 14 hari dalam fase tanggap darurat,” kata Jundi Abdurrahman, anggota PCIM Maroko,  pada Ahad (10/9). 

Pada Pembukaan Musyda ke-17 Pemuda Muhammadiyah Bantul yang berlangsung pada Sabtu malam di Gedung Serbaguna Kantor Kalurahan Bangunjiwo, Kasihan, sejumlah tamu undangan turut hadir, mulai dari Bupati Bantul H. Abdul Halim Muslih, Ketua PDM Bantul H. Arba Riksawan Qomaru, S.E., Ketua PDA Bantul Farida Ulfah Ma’rifah, S.H., Anggota DPD RI Drs. H. M. Afnan Hadikusumo, dan Ketua PWPM D.I. Yogyakarta M. Arif Darmawan. Hadir pula Panewu Kasihan, Forkopimda Bantul, para senior Pemuda Muhammadiyah Bantul, ortom tingkat daerah, PCPM dan PRPM se-Bantul, hingga tamu undangan.

Menanggapi wacana BNPT itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Haedar Nashir, M.Si. berharap wacana tersebut tidak dilaksanakan. Sebab selain bersifat mundur ke belakang, kebijakan itu dianggap melukai sejarah kebangsaan dan justru berpotensi menciptakan konflik horizontal baru.

“Bahwa agama dan umat beragama di Indonesia punya sejarah panjang, melekat dengan denyut nadi kehidupan bangsa, ikut memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan meletakkan pondasi Keindonesiaan bersama dengan seluruh komponen bangsa,” ucapnya pasca menghadiri Kuliah Umum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Kamis (21 Shafar 1445 H bertepatan 7 September 2023)